Dilansir dari Okezone, di Jakarta. Usul BP Migas untuk memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan, mendapat pertentangan dari pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Jangan ngomong seenaknya sendiri, sementara dia (BP Migas) tidak dipotong gajinya? Memang gajinya (PNS) tinggi apa, potong gaji seenaknya. Kalau tidak jalan pemerintahan mau tanggung apa. Enak saja potong-potong gaji," tutur Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brojonegoro kala ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2012).
Menurutnya Bambang, opsi pemotongan gaji tersebut dinilai tidak tepat. Hal ini, dikarenakan subsidi BBM kebanyakan dinikmati oleh kalangan atas. "Yang punya mobil, motor itu siapa? Kan kelas atas, ada yang menengah bawah atau miskin tapi itu kan sedikit sekali. Apa begitu ?" paparnya.
Untuk itu, Bambang mengungkapkan pemotongan yang dilakukan bukan kepada karyawannya, melainkan anggaran dari Kementerian Lembaga (K/L).
"Kalau belanja KL bagian pemerintah ikut kontribusi, tapi yang paling besar adalah subsidinya sendiri. Apa kita tidak mau punya anggaran Rp300 triliun artinya 20 persen dari total hanya untuk subsidi dan yang menerima subsidi bukan untuk orang yang tepat, termasuk listrik bukan orang yang tepat," papar Bambang.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Pengendalian Produksi BP Migas Rudi Rubiandini mengatakan kenaikan harga minyak di sisi lain memberikan keuntungan di sektor hulu. Namun, pada dasarnya dengan produksi minyak yang saat ini terus turun Indonesia justru menanggung kerugian besar.
"Jadi kalau harga BBM seperti Premium dan Solar tetap Rp4.500 per liter, dan tidak segera naik, salah satu dampaknya gaji PNS bisa jadi dipotong," ungkap Rudi.
Rudi menjelaskan,lifting minyak Indonesia saat ini sekira 900 MBOPD atau 900 ribu barel per hari (Bph). "Tetapi yang menjadi bagian negara hanya 600 MBOPD, sisanya dibagi-bagi untuk KKKS yang mengebor minyak," kata Rudi.
"Jangan ngomong seenaknya sendiri, sementara dia (BP Migas) tidak dipotong gajinya? Memang gajinya (PNS) tinggi apa, potong gaji seenaknya. Kalau tidak jalan pemerintahan mau tanggung apa. Enak saja potong-potong gaji," tutur Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brojonegoro kala ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2012).
Menurutnya Bambang, opsi pemotongan gaji tersebut dinilai tidak tepat. Hal ini, dikarenakan subsidi BBM kebanyakan dinikmati oleh kalangan atas. "Yang punya mobil, motor itu siapa? Kan kelas atas, ada yang menengah bawah atau miskin tapi itu kan sedikit sekali. Apa begitu ?" paparnya.
Untuk itu, Bambang mengungkapkan pemotongan yang dilakukan bukan kepada karyawannya, melainkan anggaran dari Kementerian Lembaga (K/L).
"Kalau belanja KL bagian pemerintah ikut kontribusi, tapi yang paling besar adalah subsidinya sendiri. Apa kita tidak mau punya anggaran Rp300 triliun artinya 20 persen dari total hanya untuk subsidi dan yang menerima subsidi bukan untuk orang yang tepat, termasuk listrik bukan orang yang tepat," papar Bambang.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Pengendalian Produksi BP Migas Rudi Rubiandini mengatakan kenaikan harga minyak di sisi lain memberikan keuntungan di sektor hulu. Namun, pada dasarnya dengan produksi minyak yang saat ini terus turun Indonesia justru menanggung kerugian besar.
"Jadi kalau harga BBM seperti Premium dan Solar tetap Rp4.500 per liter, dan tidak segera naik, salah satu dampaknya gaji PNS bisa jadi dipotong," ungkap Rudi.
Rudi menjelaskan,lifting minyak Indonesia saat ini sekira 900 MBOPD atau 900 ribu barel per hari (Bph). "Tetapi yang menjadi bagian negara hanya 600 MBOPD, sisanya dibagi-bagi untuk KKKS yang mengebor minyak," kata Rudi.
0 komentar:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.